SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012

May 09 03:04 2016
Thursday, 21 March 2013 14:06
Pamulang, Tangerang Selatan – Peran penting dalam pelakasanaan peraturan Presiden nomor : 70 tahun 2012 pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa konatruksi Pemerintah guna menumbuh kembangkan pemahaman, kesadaran tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing untuk mewujudkan meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan tertib penyelenggaraan pengadaan barang/jasa konstruksi yang sebentar lagi akan dilaksanakan ditahun 2013. Melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan digelar SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 70 TAHUN 2012 yang di ikuti sekitar 50 peserta dari SKPD Kota Tangerang Selatan selama tiga hari bertempat di Hotel Permata Alam – Bogor. Kemarin (26/02).

Menurut Kepala Dinas Bina Marga Kota Tangerang Selatan, Hj. Retno Prawati, ST,MM Pemerintah Daerah dituntut mampu menyelenggarakan infrastruktur Fisik maupun Non Fisik guna memberikan layanan kepada publik yang baik melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal, bersinergi dengan sektor yang lain dalam mendukung pengembangan wilayah agar dapat terwujud daerah yang aman adil dan sejahtera.

Sedangkan Tujuan dari penyelenggaraan Sosialisai Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 Kota Tangerang Selatan adalah untuk menumbuh kembangkan pengetahuan dan sumber daya manusia tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi calon penitia dan pejabat pengadaan barang jasa dan masyarakat jasa konstruksi untuk menciptakan persaingan yang jujur, bersih dan transparan, adapun output yang diharapkan dari sosialisasi peraturan presiden nomor : 70 tahun 2012 adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi calon pejabat dan panitia pengadaan barang/jasa konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi pada umumnya antara lain tersampaikan informasikan peraturan presiden nomor : 70 tahun 2012, meningkatkan peran aktif aparatur dan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan presiden nomor : 70 tahun 2012 dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi tingkat pemerintah.

dalam sambutannya, retno mengatakan, pembangunan direncanakan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan. sedangkan standar pelayanan dan indikator keberhasilan dari suatu program atau kegiatan yang akan menjadi tolak ukur kinerja. penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang bersangkutan.

“Dalam menciptakan tata Pemerintahan yang baik dan bersih, jujur dan transparan khususnya pelakasanaan pengadaan barang/jasa konstruksi diharapakan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Persiden nomor: 70 tahun 2012, calon pejabat dan panitia pengadaan barang/jasa konstruksi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma dan kejujuran dalam pelaksanaan barang/jasa konstruksi serta seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat”, ungkap Retno (Humas DBM-SDA Tangsel)

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.