SOSIALISASI JASA KONSTRUKSI

May 09 02:54 2016
Tuesday, 02 October 2012 10:29
 

Pamulang, Tangerang Selatan – Peran penting pelakasanaan jasa konatruksi dalam kelancaran pembanguan yang sedang terlaksana menuntut peran serta masyarakat jasa konstruksi baik fisik maupun non fisik guna memberikan layanan kepada publik, termasuk penyediaan layanan infrastruktur khususnya infrastruktur pekerjaan umum. Melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan digelar Sosialisasi Jasa Konstruksi yang di ikuti sekitar 50 peserta dari SKPD dan penyedia jasa fisik dan non fisik Kota Tangerang Selatan selama satu hari bertempat di TELAGA SEAFOOD – Serpong. Kemarin (25/09).

Menurut Kepala Dinas Bina Marga Kota Tangerang Selatan, Hj. Retno Prawati, ST,MM pemerintah daerah dituntut mampu menyelenggarakan infrastruktur yang handal, bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman agar dapat terwujud daerah yang aman, adil dan sejahtera.

Sedangkan Tujuan dari penyelenggaraan sosialisasi jasa konstruksi di kota tangerang selatan adalah untuk menumbuhkembangkan pemahaman, kesadaran, fungsi, hak, kewajiban masing-masing, meningkatkan kemampuan dan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi tingkat pemerintah kota tangerang selatan. Adapun output/keluaran yang diharapkan dari sosialisasi ini antara lain meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (sdm) di bidang jasa konstruksi bagi penyedia dan pengguna jasa konstruksi, terwujudnya pelaksanaan jasa konstruksi yang bersih dan transparan sesuai dengan peraturan – peraturan yang terkait dalam pelaksanaan jasa konstruksi di tingkat pemerintah kota tangerang selatan.

Dalam Sambutannya, Retno mengatakan, tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip good governance and clean government ini, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

”pembangunan direncanakan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan. Sedangkan standar pelayanan dan indikator keberhasilan dari suatu program/kegiatan akan menjadi tolak ukur kinerja. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja”, ungkap Retno (Humas DBM-SDA Tangsel)

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.