SARASEHAN PENAMAAN RUAS JALAN DAN JEMBATAN

May 09 02:56 2016
Tuesday, 02 October 2012 10:42
Pamulang, Tangerang Selatan – Era desentralisasi dan otonomi daerah telah menuntut peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada publik, termasuk penyediaan layanan infrastruktur khususnya infrastruktur pekerjaan umum, Pemerintah daerah dituntut mampu menyelenggarakan infrastruktur yang handal, bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman agar dapat terwujud daerah yang aman, adil, dan sejahtera. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) menggelar Sarasehan Penanaman Ruas Jalan dan Jembatan yang di ikuti sekitar 150 peserta perwakilan SKPD, Kecamatan, Kelurahan se – Kota Tangerang Selatan selama tiga hari bertempat di Hotel Great Western Resort – Tangerang, kemarin (26/09).

Menurut Kepala Dinas Bina Marga Kota Tangerang Selatan, Hj. Retno Prawati, ST,MM penamaan ruas Jalan dan jembatan merupakan perlengkapan jalan untuk mengatur keselamatan, kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas, yang antara lain perangkat lalu lintas, pengaman jalan, rambu jalan dan jembatan penyebrangan. Seperti yang terdapat pada ketentuan umum pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berbunyi “Jalan adalah Prasarana Transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Oleh karena itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air melakukan kegiatan penyusun dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan yang disebut juga dengan Leger Jalan.

Sedangkan Tujuan dari penyelenggaraan sarasehan penamaan ruas jalan dan jembatan ini yaitu guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan prasarana transportasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Dalam Sambutannya, Retno mengatakan agar terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan kegiatan jalan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh masyarakat dan pertahanan negara. Dalam pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Penjelasan tentang Sistem Jaringan Jalan pada Pasal 7 Undang-undang nomor 38 Tahun 2004, sistem jaringan jalan dibagi menjadi dua, yaitu sistem jaringan jalan primer yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional, dan jaringan jalan sekunder yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Lebih lanjut Retno mengatakan, setiap jalan memiliki statusnya masing-masing. Dalam Pasal 25, menyebutkan bahwa jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi lima, yaitu Jalan Nasional yang merupakan jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, kemudian Jalan Provinsi yang merupakan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota. Berikutnya adalah Jalan Kabupaten yang merupakan penghubung ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, kabupaten dengan pusat desa, antar kecamatan, kecamatan dengan desa dan antar desa. Terdapat juga diantaranya Jalan Kota yang merupakan jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, lalu yang terakhir adalah Jalan Desa yang merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa.

Dalam sarasehan penamaan ruas jalan dan jembatan ini, turut diundang selaku narasumber yakni Ir. Sutono, MEngSc. (Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Madya Dit. Bina Program, Ditjen. Bina Marga), Ramju Apul Simatupang, ST beserta team (sebagai Konsultan penamaan ruas jalan dan jembatan).

”Dengan berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 yang secara garis besar sudah dijelaskan sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan berharap adanya kerja sama dari semua lapisan masyarakat agar dapat ikut berperan serta dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan jalan di daerahnya masing-masing. Kami sebagai Pemerintah Daerah ingin selalu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), dan untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government ini, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel”, ungkap Retno (Humas DBM-SDA Tangsel)

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.