DBMSDA Gelar “ SIMPOSIUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015”

DBMSDA Gelar  “ SIMPOSIUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015”
August 30 03:02 2016

Foto SimposiumSetu, Tangerang Selatan – Peran penting dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada pelaksanaan pengadan barang/jasa konstruksi Pemerintah guna menumbuh kembangkan pemahaman, kesadaran tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing untuk mewujudkan meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan tertib penyelenggara pengadaan barang/jasa konstruksi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan Melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) menggelar “ SIMPOSIUM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 ” yang dihadiri sekitar 40 peserta dari unsur penyedia jasa se-Kota Tangerang Selatan selama Tiga Hari bertempat di Hotel Yamin Karawaci. Kemarin  (23/08).

Foto simposium2Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, Hj. Retno Prawati, ST., MM Pemerintah Daerah dituntut mampu menyelenggarakan infrastruktur fisik maupun non fisik guna memberikan layanan kepada publik yang baik melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal, bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan wilayah agar dapat terwujudnya daerah yang aman, adil dan sejahtera.

 

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan Simposium Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ini adalah  menumbuhkembangkan pengetahuan dan sumber daya manusia tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menciptakan persaingan yang jujur, bersih dan transparan, adapun output yang diharapkan dari Simposium ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi jasa konstruksi pada umumnya yang antara lain tersampaikannya informasi simposium Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015, meningkatnya peran aktif aparatur dan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi di tingkat Pemerintah.

Dalam sambutannya, Retno mengatakan, pembangunan direncanakan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan, sedangkan standar pelayanan dan indikator keberhasilan dari suatu program atau kegiatan, akan menjadi tolak ukur kinerja perangkat daerah yang bersangkutan.

“ Dalam menciptakan tata Pemerintah yang baik dan bersih, jujur dan trasnsparan khususnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan Simposium ini, calon pejabat dan panitia pengadaan barang/jasa konstruksi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap norma-norma dan kejujuran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi serta seluruh aspek yang terkait dengan  kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat ”, ungkap Retno. (datin_dbmsda)

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.