DBMSDA Gelar “SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU)”

DBMSDA Gelar “SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU)”
September 07 08:58 2016

IMG_4505Setu, Tangerang Selatan – Peran penting dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) guna menumbuh kembangkan pemahaman masyarakat terhadap tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan Melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) menggelar “ SOSIALISASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) ” yang dihadiri sekitar 40 orang peserta dari unsur penyedia jasa konstruksi se-Kota Tangerang Selatan. Kemarin (06/09).

Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, Hj. Retno Prawati, ST,MM Pemerintah daerah dituntut mampu memberikan layanan kepada publik yang baik melalui pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi yang handal, bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan wilayah agar dapat terwujud daerah yang aman, adil dan sejahtera.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan Sosialisai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) ini adalah menyampaikan dan mewujudkan amanat peraturan daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Usaha Jasa Konstruksi, output yang diharapkan dari Sosialisasi ini adalah tersampaikannya informasi Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) serta meningkatkannya tertib administrasi.

IMG_4531Dalam sambutannya, Retno mengatakan, pembangunan direncanakan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan, sedangkan standar pelayanan dan indikator keberhasilan dari suatu program atau kegiatan, yang akan menjadi tolok ukur kinerjanya. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang bersangkutan.

“Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih, jujur dan transparan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi pada sosialisasi ini, para peserta diharapkan memanfaatkan momentum acara ini untuk menggali dan bertukar informasi tentang tugas dan peranan penanggung jawab teknik badan usaha dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dibidang jasa konstruksi”, Ungkap Retno.

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.