DBMSDA GELAR SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT JASA KONSTRUSI

May 09 03:16 2016
Tuesday, 29 April 2014 08:15
Setu, Tangerang Selatan – Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstrusi dan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian Ijin Jasa Konstruksi Nasional, sebagai pedoman penerbitan Ijin Usah Jasa Konstruksi di Kota Tangerang Selatan. Melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT JASA KONSTRUKSI I yang diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD dan Para Penyedia Jasa Konstruksi se-Kota Tangerang Selatan yang bertempat di Telaga Seafood – Serpong, Kemarin (23/04).

Menurut Kepala Dinas Bina Marga Kota Tangerang Selatan Hj. Retno Prawati ST.,MM peran penting dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu penunjang kelancaran pembangunan Infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan, baik dari Jasa Konstruksi Fisik maupun non Fisik. Dibidang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah dituntut mampu menyelnggarakan Infrastruktur yang handal, bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan Wilayah agar dapat terwujud Daerah yang aman , adil dan sejahtera.

Dalam sambutannya Retno mengatakan, dalam menciptakan Pemerintahan yang baik perlu dilaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment. Pemerintah mampu memiliki payung hukum sebagai pedoman dalam mengatur dan pengawasan pelaksanaan Jasa Konstruksi yang tertib administrasi, pengelolaan sumber daya manusia secara efisien, tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi dan sosial yang baik antara para pihak terkait secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik, bersih dan tepat guna.

“Ketatnya persaingan dalam bidang usaha, menuntut pemerintah untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Goverment) meliputi seluruh aspek terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsi melalui institusi formal dan informal”. Ungkapnya

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.