Airin Janjikan Cabut Izin Pelanggar Sepadan

May 08 12:33 2016

Tangsel Pos, 21 Februari 2013

BINTARO, TAPOS. Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menegaskan akan mencabut izin bangunan baru yang melanggar berdiri di Garis Sepadan Sungai (GSS). Hal tersebut disampaikan Airin selepas melayat ke rumah ayahanda Hatta Rajasa, di River Park Blok GH 4 No. 15 Sektor 8 Bintaro jaya, (Tangsel) Rabu (20/2). ‘’Jika ada bangunan baru yang berada di GSS, akan saya cabut izinnya,’’ tegas Airin. Airin mengatakan, sudah ada aturannya terkait dengan bangunan yang berada di GSS, jika ada bangunan baru yang melanggar, Pemkot akan mencabut izin bangunan tersebut.

Lanjut Airin, untuk menegakkan aturan dimana tidak ada bangunan berdiri 20 meter dari GSS dan juga untuk menambah keindahan kota maka perlu adanya pengawasan perizinan untuk bangunan baru. Tegas saja, aturan mengamanatkan demikian. Maka kalau ada bangunan baru izin yang dikeluarkan Pemkot Tangsel, kami tertibkan,’’ kata Airin. Airin mencontohkan, kejadian yang dialami Perumahan Nerada akibat berdiri di GSS, menjadi contoh sedikit bangunan yang melanggar GSS. Nerada menjadi contoh kepada masyarakat jika melanggar GSS maka dampaknya seperti longsor yang menimpa perumahan Cipayung Mas ini

‘’Kemarin saya sudah mengumpulkan BP2T Tata kota dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk melihat dan berdasarkan informasi masyarakat sudah melihat jika membangun bangunan di bantaran sungai, akan berdampak seperti itu. Maka banyak masyarakat yang berkordinasi dengan camat untuk sama-sama menertibkan bangunan, ‘’ katanya.

Ditanya, bagaimana dengan bangunan yang di Graha Raya yang mengakibatkan banjir, Airin mengatakan, kasus Graha Raya dan Kayu Gede itu berbeda. Dulunya tidak ada bangunan yang membentengi perumahan dan warga sekitar, namun pemagaran tersebut hanya separuh.

‘’Kami sudah meninjau ke lokasi, dan meminta kepada pengembang untuk membuat tanggul di titik- sebelahnya,’’ ungkapnya. Sementara Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal), BP2T Haris Prawira mengatakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan pengawasan perizinan terhadap bangunan yang sudah ada.

‘’Kita akan memperketat izin bangunan baru dan yang sudah ada yang berada di GSS,’’ katanya. Haris mengatakan, pihaknya akan mengecek dan akan lebih selektif lagi dalam pemberian izin bangunan. Menurut Ketua Housing Urban Development Institute, Zulfi Syarif Koto, penataan wilayah perkotaan di Tangsel yang paling penting adalah pelayanan kota kepada masyarakat. Mulai dari penyelesaian persoalan kerusakan jalan, drainase, banjir hingga sampah.

‘’Menata kota berarti yang paling penting yakni pelayanan Kota yang bias melayani masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Kemudian pembangunan dan perbaikan sistem jaringan jalan, drainase, banjir dan sampah,’’ ujar Zulfi.

Kata Zulfi, pembangunan sistem jaringan itu merupakan hal yang mendasar. Termasuk juga pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Tangsel.

Meski kebutuhan listrik di Tangsel sudah diakomodir oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penataan rumah hunian juga menjadi pembenahan infrastruktur di level dasar.

‘’Infrastruktur perkotaan dengan permukiman itu harus saling terpadu dalam rumusan tata ruang. Kemudian dijadikan pedoman untuk memandu pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemikaman.’’ Tandas mantan Deputi Bidang Perumahan Formal Kementrian Perumahan Rakyat (kemenpera).

Zulfi menjelaskan, perlu ada nya pengawasan yang ketat, yang dilakukan pemerintah daerah tehadap bangunan yang ada di GSS, atau pun bangunan lainnya apakah bangunan tersebut sudah sesuai dengan RTRW Tangsel atau belum.

  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.